Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan: Lorong Keluar dari Berbagai Paradoks Pembangunan, Menuju Indonesia yang Tertata
Posted by admin on 29 September 2010
Oleh: Team Visi Indonesia 2033

Secara keseluruhan, usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 sejak tahun 2008 lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan, seperti halnya Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota tahun 1957. Melihat perkembangan tiga puluh tahun terakhir, termasuk rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, usulan yang kami kemukakan sejak tahun 2008 ini berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab (underlying causesdan faktor-faktor penggerak secara utuh.


Extended News

Oleh: Tim Visi Indonesia 2033

Usulan agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan -sebagai bagian dari isi Visi Indonesia 2033- bukanlah ide reaktif yang semata-mata berangkat dari kemacetan dan kepadatan kota Jakarta. Masalah kemacetan kronis, ancaman banjir, dan sebagainya, di Jakarta, hanyalah sisi kecil dari landasan usulan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Sisi kecil itu saja sudah amat penting, karena ia harus dilihat sebagai penanda bahwa persoalan sebenarnya di Kota Jakarta sudah terlampau berat karena tidak adanya kebijakan visioner yang menjadi acuan dalam tiga puluh tahun terakhir. Dengan kata lain, usulan agenda pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini adalah usulan kongkrit untuk membalik paradigma pembangunan yang terbukti saat ini mewarisi setumpuk masalah. Dengan menekankan prinsip-prinsip “terbesar, terpusat, tertinggi, tercepat, dan sebagai” dalam perlombaan mengejar pertumbuhan, paradigma lama ini telah mewariskan sejumlah masalah besar di tingkat Kota Jakarta maupun nasional. Salah satu warisan buruk yang ditinggalkan oleh paradigma tadi adalah terjadinya kongesti arus lalu lintas kedatangan dan keberangkatan alat transportasi udara dan laut, di bandara dan pelabuhan, dan kemacetan kronis di jalan-jalan Jakarta dan sekitarnya saat ini.

Secara keseluruhan, usulan pemindahan Ibu Kota oleh Tim Visi Indonesia 2033 sejak tahun 2008 lebih didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia di masa depan, seperti halnya Presiden Soekarno merencanakan pemindahan Ibu Kota tahun 1957. Melihat perkembangan tiga puluh tahun terakhir, termasuk rendahnya kualitas kebijakan dan implementasi kebijakan strategis dalam pengelolaan pembangunan nasional, usulan yang kami kemukakan sejak tahun 2008 ini berangkat dari pertimbangan yang kompleks dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab (underlying causes) dan faktor-faktor penggerak (key drivers) secara utuh. Berdasarkan kompleksitas pertimbangan di balik usulan ini pula, kami dapat menegaskan usulan wilayah untuk lokasi Ibu Kota baru NKRI itu yang paling tepat adalah di wilayah Kalimantan, tetapi tidak di lokasi yang sudah tumbuh menjadi sebuah kota yang ramai.

Alasan Mendasar Perlunya Pemindahan Ibu Kota

Tujuan utama memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai langkah paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan. Di satu sisi, pemindahan kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan lembaga-lembaga negara ke salah satu lokasi di Kalimantan akan melahirkan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan kawasan pinggiran yang selama ini tidak pernah efektif dibangkitkan lewat proyek-proyek pembangunan, seperti transmigrasi, percepatan pembangunan daerah tertinggal, percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan sebagainya. Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan memudahkan pemerintah menata kota Jakarta dan kota-kota besar lain di Jawa yang terus-menerus menjadi tujuan para migran baru dari desa-desa di Jawa dan dari berbagai daerah di luar Jawa, serta menghindari ketegangan yang makin tinggi akibat menurunnya daya dukung alam di Jawa dihadapkan dengan makin bertambahnya penduduk di Jawa yang saat ini sudah mencapai 59 persen dari total penduduk nasional.

Muara dari dua sisi tadi akan berujung pada tujuan puncak dari pengelolaan negara bangsa Indonesia di masa depan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan, dan lahirnya wajah Indonesia yang bisa dibanggakan. Dengan kata lain, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan adalah sebuah aksi strategis diantara beberapa aksi strategis yang diperlukan untuk mewujudkan paradigma baru pembangunan yang selama ini hanya hadir sebagai wacana yang menggantung, karena ia memiliki perkiraan efek yang jelas.

Ancaman terhadap Jakarta sebagai Ibukota RI

Ibu kota juga harus diselamatkan dari ancaman akibat salah kelola Kota Jakarta yang semakin parah. Kesalahan pengelolaan ini termasuk ketidakmampuan pemerintah di masa lalu mengantisipasi dampak ancaman alam yang semakin meningkat. Perubahan iklim yang ditandai kenaikan permukaan air laut, ternayata diiringi pula oleh bertambahnya penurunan muka tanah akibat pembangunan kota yang eksploitatif terhadap tanah dan sumberdaya air. Pesatnya pertambahan bangunan-bangunan gedung pusat bisnis dan perkantoran telah diikuti oleh penyedotan air tanah secara besar-besar. Akibatnya, banjir semakin menjadi ancaman serius bagi sebagian wilayah Kota Jakarta, meskipun Proyek Banjir Kanal Timur telah dioperasikan.

Kelemahan manajemen Kota Jakarta, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa, tampak pula dalam mengantisipasi urbanisasi yang cepat seiring dengan berkembangnya gejala kesenjangan dan segregasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai jenis infrastruktur permukiman dan transportasi di Jakarta sangat jauh dari memadai, yang ditandai dengan kemacetan yang sangat parah dan buruknya pelayanan transportasi publik, permukiman kumuh dan ilegal yang semakin bertumbuh, sistem drainase dan sanitasi yang buruk, pasokan energi dan listrik yang tidak stabil, dan sebagainya. Sebagai contoh, di bidang transportasi, untuk mengatasi kemacetan, rencana MRT baru mulai dibangun 2012 dan bisa mulai digunakan tahun 2016. Itupun sebatas ruas Lebak Bulus-Bundaran HI dan tanpa jaminan subway tidak akan terkena banjir dan gempa. Fenomena alam dan mismanajemen kota Jakarta ini semakin berakumulasi dan memberi ancaman yang serius. Bukan hanya sudah mengganggu kinerja Pemerintahan NKRI yang ditandai dengan ragam masalah perkotaan yang setiap hari dihadapi seluruh pejabat dan pegawai negeri, namun sudah mengancam pula masa depan Jakarta sebagai ibukota NKRI yang juga berfungsi sebagai kawasan instalasi strategis negara. Ancaman terhadap Jakarta ini memberikan ketidakpastian akan masa depan Jakarta tiga, lima hingga sepuluh tahun ke depan, apakah masih dapat menjalankan perannya sebagai ibukota NKRI? Tidak ada satu pihak pun yang mampu menjamin. Dari perspektif ini, pemindahan ibukota NKRI ke suatu lokasi harus direncanakan dengan baik dalam mengemban peran baru sebagai ibukota NKRI untuk jangka waktu yang lama.

Ketidaklayakan peran dan tanggung jawab Jakarta sebagai Ibukota NKRI

Melihat kondisi saat ini dan kecenderungan ke depan, meskipun dilakukan penataan besar-besaran, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan semakin tidak mampu menjalankan peran dan memikul tangung jawab mengelola Kota Jakarta sebagai ibukota NKRI sebagaimana diatur dalam UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan (pasal 5). Hal ini bermakna bahwa Jakarta sebagai ibukota NKRI bukan hanya berarti memiliki hak dan kewenangan khusus saja tetapi juga kewajiban dan tanggung jawab.

Karena kekhususannya tadi, maka terdapat kewajiban Pemprov DKI kepada Presiden RI (pasal 26 ayat 7). Urusan-urusan yang harus dipertanggungjawabkan penyelenggaraannya ke Presiden RI itu meliputi bidang: a. tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; b. pengendalian penduduk dan permukiman; c. transportasi; d. industri dan perdagangan; dan e. pariwisata. Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan tersebut, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Kini, ketika Jakarta terbukti tidak mampu lagi mengendalikan tata ruang dan pelestarian lingkungan hidup yang ditandai dengan pelanggaran demi pelanggaran peruntukan ruang, tidak mampu mengendalikan penduduk dan permukiman yang ditandai dengan ketidakmampuan menyediakan hunian yang layak bagi warga Jakarta, terutama golongan berpendapatan rendah dan miskin dan berbagai keperluannya, serta gagal dalam menata transportasi umum yang layak dan terjangkau dan mampu menghindari kemacetan, ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta ini tentu harus dievaluasi secara mendalam dan menyeluruh. Untuk selanjutnya, perlu dikaji dan direncanakan kota pengganti yang dibangun secara visioner untuk mampu mengemban peran dan tanggungjawab sebagai ibukota NKRI hingga ratusan tahun ke depan.

Upaya meringankan penataan Jakarta

Mengeluarkan fungsi ibukota akan memudahkan penataan Kota Jakarta dengan banyak fungsi yang masih tersisa tadi agar menjadi kota lestari, berbasiskan penanggulangan bencana dan ramah bagi semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Jakarta lebih mudah keluar dari berbagai atribut yang bernilai negatif, seperti salah satu dari tiga kota yang paling terpolusi dan paling macet di dunia, sebagai kota yang paling boros dalam mengkonsumsi BBM, dan berbagai sebutan negatif lainnya yang berpotensi melekat pada Kota Jakarta.

Daya suplai prasana dan sarana kebutuhan umum tidak akan bisa mengimbangi tekanan permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi. Sehingga, selain pemerintah wajib menambah prasarana jalan umum dan sarana transportasi massal, tekanan permintaan ini harus dikendalikan dengan mengurangi laju migrasi penduduk ke Jakarta dan sekitarnya.

Kebijakan strategis pemerataan pembangunan

Agenda pemindahan ibukota tentunya bukan semata didasarkan pada pertimbangan ancaman terhadap dan ketidaklayakan Jakarta, melainkan didasarkan pada visi ke depan tentang tata kelola pembangunan kawasan dan antarkawasan secara nasional. Oleh karena tujuan pemindahan Ibu Kota itu bukan bersifat tunggal, maka ia harus berisi beberapa rencana tindakan strategis di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik, hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan merupakan masing-masing dinamika yang terpisah. Pemindahan Ibu Kota adalah juga strategi untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan merata serta menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan sebagainya. Perlu kiranya disadari, dengan episentrum yang mahakuat di Jakarta saat ini, ditambah porsi 80% industri yang berlokasi di Jawa, maka program transmigrasi penduduk keluar Jawa, percepatan pembangunan daerah tertinggal di luar Jawa, pengembangan pendidikan di luar Jawa, dan sebagainya, tidak akan bisa efektif dan optimal karena kuatnya daya tarik dari episentrum Kota Jakarta dan Pulau Jawa untuk menarik kembali berbagai sumber daya yang ada di luar Jawa, termasuk yang dialokasikan lewat berbagai kebijakan tadi.

Untuk tujuan pengentasan kemiskinan, dalam jangka menengah dan jangka panjang, hal ini dapat memecahkan dua karakteristik masalah kemiskinan sekaligus, yaitu karakteristik kemiskinan di Jawa dan luar Jawa. Kemiskinan di Jawa memiliki karakteristik kemiskinan Asia, yang disebabkan penduduk yang terlampau banyak dan padat. Sementara itu, kemiskinan di Indonesia bagian tengah dan timur berkarakter kemiskinan Afrika yaitu kemiskinan karena minimnya infrastruktur dan ditandai dengan penduduk yang jarang. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia bagian tengah dan timur dapat menciptakan stimulasi untuk mengatasi persoalan ini dengan menciptakan keseimbangan baru secara bertahap.

Agenda pemindahan ibu kota itu tentu saja harus diiringi oleh beberapa tindakan strategis pendukung lainnya di bidang ekonomi, pembangunan kawasan, pemerintahan, politik hukum, kebudayaan, dan tatanan sosial, yang kesemuanya bergerak saling mendukung, bukan gerakan yang masing-masing otonom. Pemindahan ibu kota adalah jalan untuk meredakan ketegangan-ketegangan dalam proses membangun yang selama ini mengalirkan energi secara tidak adil dan menimbulkan banyak paradoks dalam langkah-langkah yang diklaim untuk memperbaiki taraf hidup warga negara, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan sebagainya.

Agenda pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah agenda kunci untuk menata Indonesia, sejauh ia diiringi dengan agenda-agenda strategis lainnya, yang di dalamnya termasuk agenda menata Kota Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah jalan untuk menata perekonomian nasional agar betul-betul bisa meraih pertumbuhan yang berkualitas, karena memperbesar peluang untuk memanfaatkan sumber daya alam, daya dukung lingkungan, dan manusia secara efisien.

Dalam konteks upaya nation building, pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga akan menghasilkan tonggak nasionalisme baru Indonesia, karena penempatan Ibu Kota di titik tengah nusantara itu bisa menjadi simbol kebersamaan antara berbagai bagian Indonesia, simbol untuk berbagi, yang akan mendorong semua warga negara merasa lebih memiliki Indonesia. Kalimantan di sekitar bagian selatan agak ke timur, adalah titik tengah nusantara diantara rentang Sabang-Merauke dan rentang Miangas dan Pulau Rote.

Strategi pembangunan wilayah dan ketahanan pangan

Indonesia sangat memerlukan pembangunan growth pole lain di luar Pulau Jawa guna menetralisisasi potensi gaya sentrifugal Jawa yang membuat ekonomi jangka panjang tidak efisien dan makin tidak berkualitas. Saat ini, 80 persen industri nasional berlokasi di Jawa. Sementara, sebagian besar bahan penghasil energi listrik dan energi panas bagi industri-industri tersebut didatangkan dari luar Pulau Jawa.

Pada saat yang sama, konsentrasi industri di Jawa itu juga terus menyusutkan lahan-lahan pertanian di Jawa yang merupakan lahan pertanian paling subur di Indonesia. Pihak Badan Pusat Statistik melaporkan (tanggal 1 Juli 2010) bahwa setiap tahun terjadi penyusutan lahan pertanian di Jawa seluas 27 juta hektar. Dari kondisi ini saja, telah terjadi sejumlah langkah-langkah paradoks dalam pembangunan yang dicanangkan, seperti membangun ketahanan pangan, pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan hemat energi, pembangunan yang merata dan berkeadilan dan sebagainya.

Menuju kebangkitan kembali Indonesia sebagai Negara Maritim

Industri maritim adalah industri yang padat tenaga kerja dan ramah lingkungan, terutama jika dibanding dengan usaha pertambangan. Karena karakter positifnya itu, industri maritim harus menjadi komponen penting dari agenda pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan.

Pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan akan memberikan energi untuk memperkuat keberadaan Indonesia sebagai negara maritim dan mendukung misi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pembangunan berkelanjutan. Dengan 2/3 luas wilayah yang terdiri dari lautan, selama ini pembangunan ekonomi di Indonesia justru berbasis daratan. Implikasinya, potensi ekonomi kemaritiman menjadi lenyap. Perekonomian maritim dalam wujud industri perkapalan, pengolahan ikan, pariwisata laut, energi air, transportasi air, dan lain-lain tidak berkembang. Problem ekonomi biaya tinggi di Indonesia selama ini antara lain disebabkan tingginya ongkos logistik yang bersumber dari inefisiensi transportasi laut (kapal). Demikian pula, masih belum maksimalnya ekspor Indonesia karena sangat tergantung dari komoditas darat (perkebunan dan lain-lain). Seluruh problem itu akan dapat diurai jika perekonomian kita bergerak menuju pemanfaatan potensi maritim. Penempatan ibu kota di Kalimantan bagian selatan agak ke timur sangat tepat sebagai episentrum pengembangan ekonomi maritim nasional yang akan menggerakkan potensi ekonomi maritim di kawasan timur maupun barat Indonesia.

Menuju kelahiran sebuah Kota Global

Kita harus jujur mengakui bahwa kita adalah salah satu dari sedikit negara besar yang tidak memiliki kota kelas dunia. Hal ini sekaligus menjadi salah satu alasan penting perlunya pemindahan ibu kota ke lokasi yang relatif kosong, dengan tujuan agar Ibu Kota yang baru ini nanti harus disertai dengan misi agar Indonesia juga memiliki sebuah kota yang berkualitas kota global. Kota global adalah kota yang memilki tata ruang, morfologi, pola transportasi dan pola pemukiman yang efisien dan memiliki ruang yang cukup untuk kepentingan publik, seperti jalur pejalan kaki, pengendara sepeda, hutan kota, taman kota, pantai publik dan sebagainya, yang tidak mungkin bisa kita dapatkan lagi di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk pola pemukiman dan perumahan, kota global mutlak didominasi oleh hunian vertikal dengan lingkungan tertata yang hemat lahan dan berlokasi tidak jauh dari kegiatan warga kota di siang hari. Di kota yang betul-betul dirancang khusus ini pula, pemerintah bisa menerapkan kebijakan yang “memaksa” warga inti kota untuk memulai nilai-nilai hidup baru dalam bermukim dan bertempat tinggal, karena penghuni kota ini sebagian besar adalah 400 ribu pegawai pemerintah pusat.

Model pembangunan Kota Lestari

Permasalahan lingkungan dan beban urbanisasi yang berat membuat Jakarta kewalahan mewujudkan dirinya sebagai kota yang berkelanjutan. Pemindahan Ibukota NKRI yang diiringi oleh pengembangan kota baru sebagai fungsi ibukota merupakan peluang membangun salah satu model Kota Lestari. Membangun Kota Lestari tentunya tidak dapat diserahkan semata kepada sektor swasta yang berorientasi keuntungan. Kota Lestari mengandung misi-misi permukiman berkelanjutan yang hanya dapat dijalankan dengan kepemimpinan sektor publik yang kuat dan didukung sektor swasta dan masyarakat secara sinergis.

Sebagai model Kota Lestari di tanah air, ibukota baru adalah simbol Indonesia Baru dengan segala kebaikan pembangunan kota dan penataan permukimannya. Ibukota baru direncanakan menampung kepadatan penduduk yang terencana hingga berjumlah lebih kurang 1 juta penduduk saja. Ibukota baru sebagai model kota lestari adalah ajang diterapkannya berbagai pendekatan pengembangan permukiman dan kota yang belum berhasil diwujudkan hingga kini, seperti:

1] Penataan ibukota pusat pemerintahan atau civic center yang terpadu dengan fungsi-fungsi permukiman, pusat pendidikan, pusat penelitian, kawasan industri jasa, dan rekreasi serta didukung sistem transportasi, prasarana permukiman dan fasilitas-fasilitas kota yang memadai (Revisi UU 29/2007 tentang Ibu Kota Negara);

2] Manajemen kota yang kuat dan mampu mengendalikan pemanfaatan ruang-ruang kota dan wilayahnya secara efektif (Implementasi UU Penataan Ruang 26/2007);

3] Pengembangan sistem transportasi publik yang terpadu inter-moda dan terpadu dengan pusat-pusat aktivitas kota berdasarkan konsep TOD (Transit Oriented Development);

4] Pengembangan integrated urban infrastructure management;

5] Kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun (Implementasi UU 4/1992 dan PP 80/1999);

6] Pembangunan kota terpadu dengan penyediaan perumahan yang layak bagi seluruh warganya, melalui pengembangan permukiman campuran multistrata yang bebas dari eksklusivisme lingkungan permukiman;

7] Pengembangan permukiman berbasis komunitas (community housing);

8] Penerapan konsep green building, sustainable landscape dan juga sustainable settlements;

9] Pembangunan kapasitas dan pengembangan kelembagaan (capacity building and institutional development) pengelolaan Ibukota NKRI.

Upaya reformasi tata kelola pembangunan

Strategi pembangunan kota-kota sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di tanah air yang sudah dirumuskan sejak lama tidak kunjung terwujud karena lemahnya kemampuan pemerintah untuk menggerakkan investasi swasta di luar Jawa. Pemindahan ibukota NKRI dapat dipandang sebagai peluang bagi pemerintah untuk membangun sektor publik yang kuat untuk menggerakkan investasi di luar Jawa secara efektif.

Pelepasan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan merupakan upaya yang paling memungkinkan dibanding melepas fungsi-fungsi lain seperti pusat keuangan, pusat bisnis, pusat jasa dan perdagangan, pusat pendidikan, dan sebagainya. Pemindahan Ibukota NKRI sebagai sebuah prakarsa sektor publik yang dipimpin oleh pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen paling strategis untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam membangun pola spasial investasi swasta sekaligus mengendalikan arah pertumbuhan wilayah dan kota-kota.

Manfaat ekonomi Ibu Kota baru

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan, meskipun akan memakan biaya sekitar Rp Rp 50 hingga Rp 100 triliun, tidak dikeluarkan sekaligus. Pembiayaan dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dengan rata-rata Rp 5—10 triliun pertahun. Biaya tersebut merupakan investasi bangsa yang akan menghasilan keuntungan berlipat-lipat dalam jangka panjang, untuk masa depan NKRI sepanjang usianya. Ibu Kota yang baru akan menambah daya tarik Indonesia di mata dunia internasional, dan daya tarik itu akan mendatangkan nilai devisa bagi negara melalui aliran masuk investasi maupun wisatawan. Sejauh kita bisa mendorong persebaran kedatangan pemodal dan wisatawan asing itu ke berbagai wilayah di Indonesia, peningkatan devisa itu tentu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Pengeluaran Rp 100 triliun untuk waktu sepuluh tahun, atau kurang dari 1% nilai APBN, jelas jauh lebih rendah dibandingkan kerugian akibat kemacetan di Jakarta yang sekarang mencapai di atas Rp 20 triliun per tahun, dan degradasi lingkungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Apabila kerugian akibat kemacetan tersebut digabungkan lagi dengan kerugian akibat banjir, kemerosotan daya dukung lingkungan, kemerosotan kualitas hubungan sosial, dan sebagainya dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, investasi memindahkan ibu kota menjadi jauh lebih besar lagi manfaatnya.

Dari total investasi untuk infrastruktur dan sarana yang dibangun di Ibu Kota baru ini tentu sebagian akan berfungsi juga sebagai penjual jasa-jasa pemerintahan kepada publik. Infrastruktur dan sarana itu misalnya adalah jaringan listrik, instalasi air bersih, bandara, pelabuhan dan beberapa lainnya. Artinya, untuk jenis infrastruktur dan sarana tertentu, dalam jangka panjang investasi yang dikeluarkan bisa dikembalikan dari pembayaran yang dikenakan kepada pengguna jasa.

Karakteristik Kalimantan

Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan harus diletakkan dalam agenda membangun multigrowth pole nasional yang selanjutnya diiringi oleh agenda membangun multigrowth pole perwilayah. Ibu kota yang baru -karena posisi dan lokasinya- akan berada dalam jaringan kota-kota nasional yang sehat, seimbang, saling memperkuat dan membentuk tatanan kewilayahan yang harmonis. Dengan bentuk jaringan baru kota-kota nasional, dalam jangka panjang akan tercipta efisiensi ekonomi nasional karena tiap jenis industri berada relatif di dekat sumber bahan energi dan bahan baku yang dibutuhkan. Kota-kota besar serta kota-kota industri di Jawa juga terhindar dari kongesti bongkar muat pelabuhan laut, kongesti traffic penerbangan, dan kemacetan lalu lintas di jalan raya.

Usulan pemindahan ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. Pertama, Kalimantan, tepatnya Kalimantan bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia, yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang, sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengolahan air digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia.

Dengan prosi jumlah penduduk yang hanya 5,6% persen dari total penduduk nasional, Kalimantan memberi kontribusi sebesar 9,3% terhadap PDB nasional. Sementara daerah lain, porsi sumbangannya terhadap PDB nasional hampir sama atau kurang dari porsi prosentase jumlah penduduknya terhadap nasional. Tetapi, yang lebih menyedihkan adalah, porsi investasi di Kalimantan terhadap total investasi nasional yang hanya 0,6%. Hal ini amat kontras dengan porsi investasi yang tertanam di Jawa yang besarnya mencapai 72,3% dari total investasi secara nasional. Ini jelas mengisyaratkan bahwa Kalimantan adalah daerah yang terancam tidak berkembang secara ekonomi karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan di daerah ini dibawa ke Jawa.

Alternatif pemindahan ibukota ke Jonggol atau Sentul -seperti yang selama ini banyak dimunculkan- hanyalah ide menggeser ibukota semata dan tidak didasari agenda pemerataan pembangunan wilayah dan kota-kota. Untuk mengurangi laju migrasi penduduk dari daerah lain ke Jabodetabek, ide ini justru mengandung kontradiksi dengan tujuan manajemen kependudukan selama ini, karena ia akan terus merangsang orang untuk datang dari berbagai daerah dan memberikan tekanan pada Jakarta untuk semakin membesar menuju megaurban yang berkembang secara menjalar (urban sprawl) dan berserakan (scattered). Di luar hal tersebut, ide pemindahan Ibu Kota ke Sentul atau Jonggol tidak menjawab persoalan-persoalan besar yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan.

Jakarta, 22 Agustus 2010