Friday, 15. December 2017Login | Forgot password |
Resesi Ekonomi Dunia
Journal

Semula krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara maju, seperti AS, Jepang, dan sebagian negara Eropa (Yunani, Spanyol, Italia) dianggap tidak akan mengulang masa buram ekonomi pada medio 2008 lalu. Setidaknya dua sebab menjadi penyangga anggapan tersebut.

Pertama, krisis 2008 lalu bersumber dari sektor swasta, khusususnya sektor keuangan, sehingga interaksi di antara korporasi privat cepat menyebar akibat pertautan yang erat di antara perusahaan-perusahaan yang ada. Kedua, krisis saat ini bersumber dari soal ketidakhatian-hatian negara mengelola utang publik sehingga mengganggu kredibilitas dan ekspektasi ekonomi. Sampai taraf tertentu, kredibilitas dan ekspektasi ekonomi itu bisa ditangani lebih mudah seandainya terdapat komitmen dan kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk mengelola utang tersebut. Dengan argumentasi tersebut seharusnya membuat penanganan krisis kali ini menjadi lebih sederhana.        

Ekspektasi Negatif
Dalam perkembangannya, ternyata dugaan itu banyak melesetnya, meskipun sebagian ada benarnya. Faktor yang tidak diduga dan menjadi sebab meyakinkan krisis ini menjadi lebih rumit ditangani bermula dari penurunan rating utang AS boleh lembaga pemeringkat S&P.

Selama ini lembaga rating merupakan “nabi” bagi pelaku ekonomi di pasar (keuangan) sehingga begitu peringkat utang turun, ekspektasi pelaku ekonomi kakap terhadap ekonomi AS langsung merosot. Akibatnya, kinerja lembaga keuangan (pasar saham) dunia langsung anjlok, meskipun untuk sementara waktu dapat dikendalikan.

Seterusnya, upaya-upaya serius yang dilakukan The Fed dan pemerintahan Obama sebagian juga direspons negatif, di antaranya kebijakan quantitavive easing (QE) dan anggaran defisit pemerintah AS yang luar biasa besar. Dua kebijakan itu malah menimbulkan persepsi yang ambigu di pasar.

Kebijakan QE secara teoritis dibenarkan pada saat krisis/resesi ekonomi, karena gelontoran uang (melalui penjualan surat berharga maupun peningkatan jumlah uang beredar) bisa memicu pergerakan kegiatan ekonomi, plus kebijakan suku bunga rendah. Asumsinya, dengan jumlah uang beredar yang bertambah dan penurunan suku bunga, maka terdapat kesempatan bagi korporasi untuk melakukan ekspansi usaha dan warga negara  meningkat daya belinya, sehingga ekonomi akan bergulir kembali (melalui pertemuan antara permintaan dan penawaran). Sayangnya, kebijakan itu di lapangan tidak bekerja dengan baik. Faktanya, investor tidak lantas mau melakukan kegiatan investasi atau ekspansi karena mereka justru mengalihkan sumber daya ekonominya ke negara lain yang dianggap aman. Ini yang menjadi sebab mengapa capital inflow terus mengalir ke negara-negara berkembang.

Lebih dari itu, pelaku ekonomi di pasar juga tidak percaya terhadap komitmen pemerintah negara maju, khususnya AS, untuk mengurangi utangnya. Pemerintah AS, misalnya, mengalami dilema yang besar. Jika tidak melakukan desain anggaran defisit yang besar (dengan cara melakukan utang), maka perekonomian tidak akan cepatpulih, sesuai dengan resep Keynes. Namun, konsekuensinya, kebijakan ini memperbesar lagi utang pemerintah sehingga rasionya terhadap PDB menjadi membengkak (yang sekarang sudah sekitar 100%).

Sebaliknya, jika tidak membuat anggaran defisit, perekonomian tidak bergerak maju karena sektor swasta tidak dapat diharapkan. Prospek ekonomi yang serba gelap inilah yang ditangkap oleh para pelaku ekonomi di sana sehingga menimbulkan ekspektasi yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian, bahkan sampai pada level global.

Menerobos Kebuntuan
Dengan mencermati situasi tersebut, memang tidak mudah untuk menggerakkan perekonomian di negara-negara maju. Secara teoritis hanya dua hal yang dapat membantu bagi percepatan pemulihan ekonomi tersebut. Pertama, kerjasama ekonomi harus makin ditingkatkan, bukan hanya pertemuan-pertemuan seremonial, seperti dalam forum -7 maupun G-20, tapi juga tindakan nyata yang memiliki jejak di lapangan. Sayangnya, beberapa negara maju memiliki perbedaan pandang mengenai cara pemulihan tersebut, khususnya antara pendekatan AS dan Eropa (di antara negara-negara Eropa sendiri juga mempunyai pandangan yang lain).

Kedua, kebijakan anggaran defisit dan QE terbukti untuk sementara waktu tidak efektif, sekurangnya time-lag terlalu panjang, sehingga dibutuhkan terobosan kebijakan lain untuk menopang situasi ini. Sayangnya, tidak banyak pilihan untuk mendesain kebijakan yang lebih segar ini.

Khusus untuk kerjasama antarnegara maju yang paling penting adalah kesatuan kebijakan sehingga tidak saling menegasikan antara satu negara dengan negara lain. Misalnya, jika disepakati pengendalian anggaran menjadi prioritas, maka tidak boleh ada satu pun negara yang mendesain anggaran boros sehingga melebihi pagu yang diperkenankan, misalnya 3% dari PDB. Demikian pula, jika “bailout” negara-negara tertentu dianggap jalan yang baik, misalnya kasus di beberapa negara Eropa, maka seluruh negara di kawasan Eropa mesti mendukungnya.

Sementara itu, kebijakan alternatif yang harus didesain adalah mengatasi time-lag yang panjang antara kebijakan QE dengan penumbuhan investasi. Sebaiknya insentif atau subsidi yang lebih langsung dan targeted, misalnya industri otomotif, baja, pertanian, atau yang lain diperbanyak ketimbang kebijakan QE yang terlalu umum dan sasarnnya tidak jelas.

Bagaimana dengan Indonesia? Sampai sekarang tidak terlalu ada dampak yang merisaukan terhadap situasi dunia tersebut, tapi ada baiknya 3 hal berikut segera dilakukan. Pertama, konsolidasi kualitas pembangunan/pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun ke depan senyampang negara-negara lain sibuk dengan mengatasi krisis/resesi ekonominya.

Kedua, perlu membangun protokol di sektor keuangan yang berpusat kepada pengurangan investasi portofolio sehingga memiliki dua dimensi sekaligus: percepatan sektor riil dan mengurangi volatilitas di sektor keuangan. Ketiga, pertumbuhan impor akhir-akhir ini makin cepat melampaui pertumbuhan ekspor sehingga perlu dijajaki pengembangan industri/jasa yang tidak bergantung dari bahan baku impor.

Jika tiga hal tersebut dilakukan secara serentak, rasanya Indonesia bukan hanya akan terhindar dari resesi, tapi sekaligus juga meletakkan dasar-dasar ekonomi yang sehat.

*Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya; Direktur Eksekutif Indef

Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Menu Utama
Berita Terpilih
Isran Noor: Apkasi dukung pemindahan ibukota

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Terbuka

Tingkatkan Infrastruktur di Luar Pulau Jawa

Seminar "Mewujudkn Pertumbuhan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan"

Partai Jangan Jadi Persewaan Mobil

Atasi Kesenjangan Pendapatan, Pemerintah Dorong Pertanian, Industri

Cagub yang Kalah Harus Legowo

Air Bersih PR Gubernur

Kanal Banjir Timur, 2,7 Juta Warga Jakarta Terhindar Banjir

Jokowi Berpeluang ke DKI ‘Naik’ Esemka

Kegiatan
Pemaparan Konsep Usulan Pemindahan Ibukota di Kalimantan

Diskusi Pemindahan Ibukota, di Universitas Nasional

Launching Visi Indonesia 2033

Pendapat Para Pakar
M Jehansyah Siregar

Tata Mutasya

Yayat Supriyatna

Andrinof Chaniago

Sonny Harry B. Harmadi

Haryo Winarso

Calender
December 2017
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Shoutbox
You must login to post a message.

12.07.2014
Info Lengkap Foredi Gel.

03.07.2014
Selamat Datang www.foredi.asia
Today Online
Guests Online: 1
Members Online: 0
Total Members: 1,330
Follow Us